signalkepri.com
Jakarta- Ketua Umum, Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (Ketum PWDPI), M.Nurullah RS mengatakan situasi pers saat ini sedang tidak baik-baik saja.Tekanan industri membuat pers harus berpegang pada survival mode.
"Kondisi Pers sekarang tersaingi oleh para penghembus angin sorga yang justru lebih digemari oleh pejabat negeri ini. Kue iklan mengecil berpindah ke perusahaan teknologi,"ujarnya saat diwawancarai oleh awak media di Kantor DPP PWDPI, pada Minggu (20/4/2025).
Selain itu, Ketum PWDPI mengatakan, situasi eksternal sosial kemasyarakatan yang seharusnya jadi pusat perhatian pers juga sedang tidak baik-baik saja. Padahal Pemerintah saat ini dengan ekspektasi publik begitu tinggi. Namun karut marut atau suasana tak menentu sangat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah kebawah.
“Kenyamanan rakyat dalam kemiskinan masih juga tega-teganya “diganggu” kebijakan dadakan gas melon yang membuat rakyat harus antre berjam-jam. Ada juga isu efisiensi, alokasi dan pemfokusan ulang anggaran,"ungkapnya.
Pada sisi lain, masih kata dia, ada tontonan pada negri ini bagaimana bekas Pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar bisa mengumpulkan dana suap hampir Rp1 triliun di Jakarta. Namun, tak jelas, itu dana dari siapa. Dalam kasus berbeda, Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Anggaran sebagai tersangka. Kemudian, ada penggeledahan di sejumlah tempat. Ada juga KPK yang seakan gagah berani menggeledah dan menyita sebelas mobil di rumah ketua ormas. Namun kemudian, KPK meminjamkan kembali mobil-mobil itu ke sang ketua ormas karena kendala teknis. Apa yang terjadi? Hannya Allah yang tau
“Imbas dari kondisi negara yang sedang tidak baik, bannyak PHK ekonomi semakin sulit, bahkan angka pengangguran meningkat. Bannyak sebagian sudah pulang kampung karena gak bisa bertahan. Begitu juga dengan pers, bannyak perusahaan media yang bangkrut,"imbuhnya.
Oleh karena itu, Ketum PWDPI, M.Nurullah meminta keluarga besar organisasi yang dipimpinnya agar tetap tenang dan meminta agar kalangan pers untuk kembali ke khittahnya, perjuangan dan menawarkan komunikasi harapan.
Ketum PWDPI juga berharap Pers dan pemerintah harus bersama-sama mengatasi kemiskinan, mengatasi ketertinggalan, dan tetap menjaga ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat.
"Pemerintahan demokrasi, berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi apakah semua kebijakan saat ini semua masih berpihak kepada rakyat. Menyangkut maraknya berita Korupsi, hal ini terjadi karena para oknum terlalu mendewakan uang. Pers sebagai pilar keempat harus tetap bisa mengontrol kekuasaan dan menjadi pasar gagasan. Gagasan untuk memperbaiki negeri ini. Jangan sampai pers berselingkuh dengan kekuasaan dan kemudian justru terjebak dalam pusaran korupsi,"tegasnya.
Nurullah menegaskan insan Pers tidak boleh galau, masyarakat juga meski dalam keadaan hidup dibawah garis kemiskinan harus nyaman sambil menunggu kepemimpinan diera Prabowo yang betul-betul sesuai harapan kita semua. Bukan justru pemimpin yang hanya menarik untuk dijadikan lead-berita.
Ketum PWDPI juga berharap, Media harus menjadi the conscience of nation (Penyuara keprihatinan bangsanya) , Pers tak harus menggebrak-gebrak meja. Namun tetap meyakinkan dengan data dan menawarkan jalan perbaikan. Pers harus tetap teguh dalam prinsip namun lentur dalam cara. Jurnalis bukan propaganda. Pers tidak boleh menelan mentah-mentah bahasa politik pejabat yang kadang merusak kewarasan hanya demi memenuhi asas keseimbangan.
"Sejarah panjang pers Indonesia adalah perjuangan. Kini, perjuangan itu harus dilandaskan pada tegaknya negara hukum dan konstitusi. Pers harus menjaga dan mengarahkan agar bangsa ini tetap komit pada teks konstitusi: Indonesia adalah negara hukum,"tegasnya
Jangankan kita, masih kata Ketum PWDPI, aparat penegak Penegak hukum pun harus tunduk pada hukum.Dimana hukum berakhir di situ tirani bermula. Hukumlah yang memerintah, bukan manusia.
Oleh karena itu, Ketum PWDPI juga berharab jalan pers saat ini harus menjadi kawan dalam perubahan, termasuk perubahan dalam pers sendiri.
"Oleh karena itu, pers tetap membutuhkan peranan dari pemerintah agar pers tetap bisa dikontruksikan sebagai pengontrol kekuasaan,"pungkasnya.
