Signalkepri.com 25 Desember 2024
Jakarta- Sejumlah Oknum Pemborong Proyek milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat diduga kuat memanfaatkan nama besar Ketua Umum Persatuan Wartawan Duta Pena Indinesia (PWDPI), M.Nurullah RS untuk ngemop pencairan dana sejumlah 25 miliar.
Kronologi kejadian ini berawal dari sejumlah pemborong yang diwakili oleh Siti dan Nyoto menemui Ketum PWDPI jika sisa pembayaran proyek yang ada di Oku Timur dari tahun 2023, sejumlah 25 miliar belum juga dilunasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana pusat.
Menurut keterangan Ketum PWDPI perwakilan para pemborong, Siti mendatangi kantor DPP PWDPI bersama rekannya warga asing dari Prancis pada (6/12/2024).
"Siti mendatangi kantor saya DPP PWDPI pada Hari Jumat 6 Desember 2024 minta bantuan PWDPI untuk mengerahkan masa serta memviralkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta karena sisa uang proyek yang ada di OKU Timur senilai 25 Miliar dari tahun 2023 hingga 2024 belum terbayar,"ungkapnya.
Padahal lanjut Ketum PWDPI, Proyek pekerjaan dimulai dari Agustus sudah selesai dikerjakan pada Ahir Desember 2023. Namun ketika proyek tersebut selesai pihak BNPB tidak melunasi
"Bahkan hingga awal tahun 2024 proyek itu juga belum dibayar. Kata Siti perwakilan dari pemborong sudah dijanjikan beberapa kali namun belum juga dilunasi. Nah dari Siti Siti hubungi saya dan datangi kantor DPP PWDPI untuk minta bantu adakan aksi unjuk rasa di Jakarta serta kasus itu minta diviralkan,"ujar Ketum PWDPI.
Lantas menurut pengakuan Ketum PWDPI, dirinya langsung menelpon Ketua DPW PWDPI Jakarta, Ayu agar mempersiapkan pasukan serta puluhan awak media untuk lakukan aksi unjuk rasa,"katannya.
Setelah selesai nelpon Ketua DPW PWDPI Jakarta saudara Siti langsung nelpon seseorang yang disebut habib dan saudaranya yang ada di Menkopolhukam jika akan mengerahkan masa dari PWDPI dan dia juga mengaku saudaranya Ketum PWDPI.
"Setelah itu saya juga diajak Siti untuk menemui saudaranya Nyoto disalah satu rumah makan di Jalur dua Kopri untuk membahas lebih lanjut. Dirumah makan itu setelah komunikasi orang pusat, Siti dan Nyoto minta Ketum PWDPI ngikuti arahannya jika tanggal 20 sesuai janji habib atau orang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak cair maka masa akan dikerahkan,"ujar Nurullah
Ketum PWDPI juga menjelaskan dalam pertemuan tersebut juga sempat dibahas biaya kuasa dan oprasional yang tadinya 10 persen menjadi 5 persen dari nilai tagihan yang ada.
Namun dari pertemuan itu Siti tidak ada komunikasi bahas persoalan itu.
"Nah janji dari pusat tanggal 20 Desember telah lewat dan tidak cair, saudara Siti Hubungi saya lagi pada Hari Minggu tanggal 22 Desember minta video saya dengan pak jenderal paginya. Tiba-tiba sore harinya Siti dan rombongan pemborong berangkat ke Jakarta dengan alasan ada bisnis kecil-kecilan,"imbuhnya
Karena curiga, Ketum mulai menyelidiki keberangkatan Siti dan rombongan ke Jakarta melalui pesan WA. dari pesan WA tersebut ternyata keberangkatan ke Jakarta yaitu dalam rangka pencairan dana sisa proyek 25 miliar.
"Bahkan dalam chat Siti juga mengakui cair dana tersebut karena ada andil PWDPI dan karena pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana takut jika didemo dan diviralkan. Namun sayangnya setelah cair justru Siti mengelak jika ada andil PWDPI. Bahkan boro-boro berikan tanda terimakasih ucapanpun tidak ada,"kata Ketum PWDPI.
Dalam hal ini, seluruh anggota dan pengurus PWDPI merasa jika pihak sejumlah pemborong yang diwakilkan Siti dan Nyoto Hannya memanfaatkan PWDPI.
"Saya juga dapat surat dumas atau surat kaleng dari salah satu PWDPI, Yang menduga saya makan uang sendiri dan ini memicu perpecahan dalam tubuh PWDPI,"Ungkapnya.
Ketum PWDPI menilai perwakilan sejumlah pemborong diduga menjual nama besar PWDPI secara diam-diam untuk menakuti pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan ini sangat merugikan lembaga PWDPI.
"Saya masih simpan bukti chat Siti di HP saya. Ini sudah pembodohan dan sudah masuk dalam manipulasi. Kami akan segera undang para konsultan hukum kami dan akan melakukan langkah-langkah hukum. Memang tidak ada bukti kuasa secara tertulis. Namun bukti-bukti chat sudah cukup untuk melaporkan kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) serta terkait,"tegasnya
Ketum PWDPI juga akan membingkar adanya dugaan proyek "kocok Bekem" atau dugaan KKN yang dilakukan oleh sejumlah oknum Badan Nasional Penanggulangan Bencana, salah satunya oknum yang disebut habib. Bahkan keterangan salah satu pemborong Nyoto, ada sejumlah proyek yang bermasalah.
"Kami akan bongkar dugaan Korupsi dari pekerjaan proyek milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang dikerjakan oleh sejumlah pemborong yang ada di OKU Timur,"pungkasnya (TIM).
